 |
| Pic. Muhaimin |
Pemilu Raya Mahasiswa (PEMIRA) adalah ajang kontestasi politik tahunan yang dihajatkan sebagai wadah pembelajaran bagi mahasiswa hampir di seluruh Indonesia, tidak terkecuali kampus terbaik NTB, yaitu Universitas Mataram. Dinamika dan nuansa yang tersaji harus dimaknai sebagai kesempatan agar mahasiswa lebih dewasa dan lebih kritis merespon segala persoalan dengan cara-cara yg elegan dan profesional.
Layaknya pemilihan kepala negara (Presiden) yang dimotori oleh KPU dan BAWASLU, Pemilu Raya Mahasiswa Universitas Mataram juga dimotori oleh dua lembaga besar, yaitu Komisi Pemilu Raya Mahasiswa (KPRM) selaku lembaga penyelenggara dan Badan Pengawas Pemilu Raya Mahasiswa (BAWASRA) selaku lembaga pengawas yang sekaligus memastikan pelaksanaan PEMIRA berjalan sebagaimana mestinya. Dua lembaga tersebut dimandatkan berdasar SK resmi dari Rektor Universitas Mataram yang mengindikasikan bahwa segala keputusan yang sumbernya dari penitia penyelenggara adalah Sah jika pelaksanaan kinerjanya sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada.
Jauh panggang dari api, hal demikian tidak berlaku dihadapan Birokrasi Universitas Mataram. seperti orang yang menelan ludah sendiri, keputusan penyelenggara pemira perihal hasil Musyawarah DPM Universitas Mataram tertanggal 22 Maret 2023 tidak diakui oleh Birokrasi Unram, ironinya birokrasi Unram malah menginisiasi forum agar musyawarah pemilihan DPM diulangi. Pertanyaan yang mungkin muncul pertama kali adalah, "Apa sebenarnya kepentingan atau motif Birokrasi Unram dibalik pembatalan keputusan KPRM perihal hasil Musyawarah DPM Unram 2023 tersebut?
 |
| Dokumentasi keputusan KPRM hasi musyawarah DPM Unram 2023 |
Pembatalan hasil keputusan KPRM ini bukan kali pertama tangan kotor birokrasi mengintervensi proses pelaksanaan PEMIRA. Pada tanggal 20 Maret 2023 WR 3 Universitas Mataram terbukti mengesahkan hasil keputusan musyawarah DPM yang jelas-jelas tidak diinisiasi oleh penyelenggara PEMIRA. Terlebih pelaksanaan musyawarah tersebut dilaksanakan secara tertutup tanpa sepengetahuan dari sebagian besar calon anggota DPM.
*Dokumentasi sidang tertutup oleh Birokrasi Unram
Sikap birokrasi Unram jelas offside seolah ada keberpihakan terhadap kelompok-kelompok tertentu. Birokrasi Unram seolah dengan sengaja melecehkan marwah kampus terbaik NTB yang seharusnya jadi role model kampus-kampus lain.
Kontestasi politik mahasiswa harus bersih dari campur tangan birokrasi. Birokrasi Unram seharusnya mengajarkan mahasiswa untuk profesional menjaga integritas, bukan malah abai terlebih menelan ludah sendiri.
Tidak ada komentar: