 |
| Cr: Muhammad Shadiqah |
Saat ini, terdengar dengan jelas desas-desus politik selama beberapa bulan ke belakang, yang mana kampanye tengah gencar-gencarnya. Baliho dan banner partai politik terpampang dengan jelas di sepanjang jalan, pun dengan wajah calon legislatif maupun eksekutif yang kadang membuat sekitar bosan melihatnya. Tahun ini masyarakat menghadapi musim politik dengan segala kisah-kisah yang menohok di dalamnya.
Pemilihan calon eksekutif tertinggi, yaitu Presiden menjadi sebuah topik diskusi di semua kalangan masyarakat, serta menjadi bahan perbincangan Nasional. Sementara itu, perbincangan terkait masalah calon legislatif pun menjadi sebuah topik tersendiri dalam ruang lingkup kedaerahan yang bahkan sangat masif diucapkan.
Sekarang ini, kita hidup dalam sebuah tatanan negara dengan konsep Republik yang menggunakan prinsip demokrasi dalam menjalankan seluruh aktivitas publik. Hal ini mengindikasikan bahwa segala aktivitas pemimpin publik harus diketahui oleh publik atau masyarakat itu sendiri, pun dengan calon pemimpin publik yang secara etis harus diketahui seluk beluk dan potensinya oleh masyarakat untuk diuji kelayakannya dalam memimpin.
Namun, kita dihadapkan dengan realita di lapangan, bahwa pemimpin publik atau calon pemimpin publik bermain secara sembunyi-sembunyi atau tidak ingin aktivitasnya diketahui oleh masyarakat, melupakan konsekuensinya sebagai pemimpin Indonesia yang merupakan Negara Republik. Kerap kali kita melihat atau mendengar isu suap menjadi sebuah problematika yang kita rasakan sehari-hari. Apabila kita coba mengarah pada kondisi per hari ini, permainan suap untuk mendapatkan perolehan suara sudah menjamur di Negeri ini, bahkan ada sebuah ungkapan "Jika tidak menggunakan Money Politik, maka mustahil bisa memenangkan pertarungan politik”.
Oleh karena itu, dalam mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin, sering kali dihadapkan pada realita untuk memiliki kekayaan yang cukup agar terlihat lebih unggul dibandingkan calon lainnya. Lantas, tak heran apabila di kemudian hari kita dapati bahwa pemimpin yang lahir ini adalah pemimpin yang tidak punya kapasitas dan kapabilitas. Sehingga sistem seperti inilah yang seharusnya kita lawan secara bersama.
Ketika ada calon pemimpin yang mencoba mencari suara melalui Money Politik, tentulah hal itu bukanlah tindakan yang baik. Hal tersebut sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku. Dilansir dari website Inspektorat kota bogor yang menyatakan mengenai tindak pidana suap menyuap, "Ketentuan yang diatur pada UU Tipikor Pasal 5 ayat (1) dengan ancaman hukuman penjara antara 1 sampai 5 tahun dan Pasal 13 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 3 tahun. Hal itu pun senada yang ada dalam Pasal 523 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang dibagi dalam 3 kategori yakni pada saat kampanye, masa tenang dan saat pemungutan suara.”
Menurut Hemat saya, tanpa ditinjau dari aspek hukum pun atau bahkan ketika tidak ada aturan yang mengatur hal tersebut, jelas tindakan suap adalah tindakan yang salah dan hal itu tidak sesuai dengan nilai moral sebagai seorang manusia. Lalu bagaimana cara menghentikan tindakan yang seperti ini?
Tindakan Money Politik pada masa kampanye saat ini adalah bentuk siasat yang dilakukan oleh calon pemimpin dan penulis rasa kita sepakat bahwa itu bukanlah hal yang baik. Dalam menghadapi hal seperti ini pun kita harus menggunakan “pisau analisis” yang sama pula, yaitu dengan cara siasat. Cara yang dilakukan adalah dengan mengambil segala bentuk komponen suap yang diberikan oleh pelaku Money Politik. Sementara dalam pemilihan nanti, masyarakat bisa memilih mengikuti kata hati dengan mempertimbangkan calon mana yang paling mendekati atau memenuhi standar untuk memimpin.
Penulis mencoba membuat kajian secara teoritis, bahwa orang yang memberikan suap sudah pasti berlimpah harta dan dengan cara ini, kita semua tahu bahwa itu adalah sebuah bentuk kejahatan yang muncul dari dirinya sebelum ia memimpin. Maka coba pikirkan, saat masyarakat menghalau tindakan suap tersebut dengan memiskinkan si calon pemimpin dan tidak memberikan ia suara. Maka, paradigma masyarakat mengenai Money Politik akan bergeser dan dapat dipastikan cara ini sudah tidak ampuh dalam percobaan memenangkan suara. Sehingga para calon pemimpin pun berpendapat bahwa cara mereka memperoleh suara dengan melalui Money politik sudah tidak ampuh untuk dilakukan kepada masyarakat Indonesia. Pada akhirnya, mereka akan mencari jalan yang lain untuk mencari suara dan cara yang saya harapkan adalah dengan meningkatkan 3 Aspek yang menjadi syarat memimpin yang digunakan oleh Rocky Gerung, yang harus runtut terpenuhi dari yang pertama sampai yang ketiga, yaitu: Moralitas, Intelektualitas, Elektabilitas.
Penulis tahu hal ini akan menjadi sebuah dilematis tersendiri bagi masyarakat, ditambah lagi apabila masyarakat mencoba membenturkan hal tersebut dalam konteks keagamaan. Opini di atas mungkin akan terlihat sebagai sesuatu yang salah, namun penulis memberikan analisis dengan cara berpikir yang seharusnya sudah runut. Cobalah untuk mengkaji kembali apa yang menjadi poin di atas dan ambillah keputusan sesuai dengan nilai-nilai yang kalian percaya.
-Shadiqah
Tidak ada komentar: