Mataram, LPM Sativa – Bertepatan dengan peringatan Hari Tani Nasional (24/09/2020), sejumlah mahasiswa Universitas Mataram dan HMI bergabung membentuk sebuah aksi aliansi rakyat NTB menggugat dalam rangka menyampaikan aspirasi terkait kesejahteraan petani yang sampai saat ini masi hbanyak mengalami kesulitan. Aksi ini dilakukan mulai pukul 08.00 WITA di depan kantor Gubernur NTB dengan tetap mengikuti protokol kesehatan.
Namun yang sangat disayangkan, Gubernur sebagai pemangku kebijakan tertinggi di NTB tidak dapat hadir untuk menyaksikan dan mendengarkan aspirasi – aspirasi dari rakyat. Pasalnya, pada hari yang sama Gubernur harus mendampingi Menteri Kominfotik yang berkunjung ke Mataram. Melalui Sekertaris Daerah, Lalu Gita Ariadi mewakili Gubernur NTB dalam seruan aksitersebut.
Di lain pihak, Irwan menyatakan kekecewaanya terhadap Gubernur NTB. Pasalnya, Gubernur tidak pernah menemui mahasiswa setiap kali mengadakan aksi. Selama aksi itu berlangsung, Irwan mewakili aliansi rakyat NTB mengungat menyampaikan tuntutan – tuntutan yang diangkat dari berbagai permasalahan pertanian yang terjadi saat ini dan masih belum terselesaikan. Ini menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam menangani persoalan tersebut.
“Buktinya adanya persoalan KEK mandalika yang diselesaikan secara kekeluargaan tetapi kenyataannya masih ada penolakan dari masyarakat berarti belum menuntaskan kasus ini. Untuk hutan tambora sampai sekarang bapak gubernur belum mengeluarkan statement/klarifikasi artinya tidak ada keberpihakan pihak provinsi," ujar Irawan.
Irwan juga menegaskan agar pemerintah menetapkan kebijakan yang tepat bagi petani untuk mencegah oknum – oknum tertentu melakukan kecurangan dengan mempermainkan petani. Dalam kesempatan ini, Aliansi rakyat NTB menggugat pada momentum hari tani nasional 2020 mengutarakan beberapa point tuntutan.
“ Pertama, menuntut pemerintah provinsi NTB menjamin stabilitas harga pra dan pasca panen. Kedua, memberikan Alsintan, pestisida, dan bibit secara gratis dan memperbaiki infrastruktur penunjang petani di NTB. Ketiga,membawa industrialisasi pertanian yang kuat dan mandiri di provinsi NTB. Keempat, pemerataan distribusi pupuk dan membuat tim penyuluh program kartu tani NTB paling lambat 30 September 2020 kemudian yang kelima, stop perampasan lahan rakyat, ” tutup Irwan
Dengan berakhirnya penyampaian tuntutan tersebut,kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan point tuntutan di atas materai sebagai bentuk komitmen SEKDA NTB selaku fasilitator yang mengatur pertemuan dengan Gubernur NTB. Aliansi rakyat NTB menggugat memberikan batas waktu paling lambat hingga 28 September 2020 kepada SEKDA dan meminta untuk segera meniadakan agenda kegiatan Gubernur NTB pada hari penjadwalan ulang yang telah ditentukan. Besar harapan Aliasi rakyat NTB kepada Gubernur agar dapat hadir dipertemuan selanjutnya.
Sebab mereka tidak ingin kekecewaan terhadap pemerintah terus berlarut – larut. sehingga perjuangan yang selama ini dilakukan tidak menjadi sia – sia.
Tidak ada komentar: