LPM SATIVA. Selasa (25/06/2019) - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas
Mataram telah mengadakan aksi mimbar bebas
berkeliling kampus mendatangi sembilan fakultas yang ada di Universitas Mataram selama dua hari. Pada Senin, 24 Juni 2019 dan dilanjutkan pada hari Selasa, 25 Juni 2019.
Aksi ini menyoroti permasalahan
pembayaran UKT dan SPI yang meningkat, fasilitas belajar mengajar yang
belum memadai terutama di kampus 2 UNRAM, serta pemberlakuan gerbang elektronik
baru-baru ini. Aksi ini dihadiri oleh Presma UNRAM dan sekjendnya serta anggota
BEM UNRAM lainnya.
Ketua BEM UNRAM, M. Amri Akbar menuturkan “aksi ini dilaksanakan untuk memberikan informasi terkait permasalahan kampus saat ini. Permasalahan UKT dan SPI yang meningkat tidak sebanding dengan keadaan fasilitas belajar mengajar yang tidak memadai disetiap fakultas, terutama di kampus 2 UNRAM. Selain itu, pemberlakuan gerbang elektronik baru-baru ini perlu dipertanyakan efektifitasnya”.
Selain itu, dalam orasinya Amri mengajak mahasiswa
agar tidak takut untuk menyuarakan aspirasinya agar pihak kampus tidak
sewenang-wenang dalam membuat kebijakan yang dapat merugikan mahasiswa. “Mahasiswa harus dapat bergerak bersama atas dasar
keresahan melihat kondisi Kampus yg tengah terjadi saat ini dan bersama-sama
menyatakan sikap atas setiap permasalahan tersebut. Kalau bukan kita bersama,
siapa lagi ?,” tutupnya.
Rangkaian aksi ini kemudian dilanjutkan dengan
konsolidasi akbar pada Senin sore, 24 Juni 2019 di Lapangan Rektorat UNRAM.
Konsolidasi ini dihadiri oleh perwakilan seluruh organisasi mahasiswa dan membahas permasalahan UKT, SPI, dan gerbang
elektronik.
Sementara itu, hasil konsolidasi menghasilkan
beberapa tuntutan yang akan disuarakan dalam aksi yang akan datang yaitu,
Penurunan UKT untuk semester 8 ke atas dengan potongan sebesar 40%, menuntut
kesejahteraan bagi petugas keamanan (SATPAM), menuntut agar uang pangkal
diturunkan atau dihapuskan, mengusut tuntas oknum suap menyuap dalam program
KKN periode Januari 2019 dan pemberlakuan sanksi bagi mahasiswa dan oknum yang
bersangkutan, serta jaminan UNRAM agar uang pangkal tidak dijadikan sebagai
variabel mahasiswa program studi Kedokteran.
Permasalahan ini berangkat dari perhatian para
aktivis kampus mengenai fasilitas kampus yang tidak memadari tiap fakultasnya
yang tidak sebanding dengan tingginya biaya SPI dan UKT ditambah lagi dengan
Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) yang telah disediakan
sehingga muncul berbagai pertanyaan perihal kemana biaya SPI dan UKT tersebut.
(DIANI)
Tidak ada komentar: